KPU Sumut Laksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Dengan Forkopimda
KPU Sumut-Medan. Acara Rakor berlangsung di Aula KPU Sumut hari Senin (05/04/21) yang dihadiri oleh Ketua KPU Sumut dan anggota, Sekretaris KPU Sumut, Kabag PDOS, Kabag HTH, Ketua Bawaslu Sumut, Dirintelkam Poldasu, mewakili Kodam I Bukit Barisan, mewakili Badan Kesbangpol Pemprovsu dan jajaran staf KPU Sumut. Tujuan Rakor untuk menerima masukan dan saran dari pimpinan Forkopimda demi suksesnya PSU di tanggal 24 April nanti.
Ketua KPU Sumut Herdensi dalam pembukaan Rakor mengatakan “Sesuai putusan MK, tiga satker KPU di 3 Kabupaten diperintahkan untuk melakukan PSU yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Madina. Ketiga satker ini diberikan wewenang untuk melakukan rekrutmen ulang badan Adhoc PPK dan KPPS. Lalu kewenangan untuk melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang meliputi data DPT, DPTb, dan DPPh.
Di acara rakor tersebut, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Asahan meminta konfirmasi kepada KPU Sumut tentang tindak lanjut perbaikan data di DPTb dan yang di DPT. “Karena dalam putusan MK, kesalahan ini yang menjadi penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Madina,” jelas Syafrida.
Ketua KPU Sumut Herdensi kembali menyampaikan hasil Rakor KPU Sumut dengan 3 KPU Kabupaten yang akan melaksanakan PSU telah menyepakati bahwa seluruh tim di 3 satker KPU Kabupaten akan lebih teliti dan ketat untuk melakukan pencermatan data pemilih. Harapannya juga, KPU Sumut dan Bawaslu bisa bersama-sama melakukan monitoring dan supervisi ke Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Madina menjelang pelaksanaan putungsura di TPS.
Dirintelkam Poldasu juga menjelaskan terkait potensi kerawanan yang akan terjadi di sekitar TPS tempat berlangsungnya PSU nanti. Poldasu akan memerintahkan para Kapolres untuk bisa mengendalikan potensi kerawanan tersebut.
Berdasarkan koordinasi tahapan dan jadwal PSU di 3 Kabupaten tersebut, saat ini proses rekrutmen terbuka badan Adhoc sedang berlangsung. Begitu juga dengan persiapan anggaran, cetak surat suara, dan perlengkapan logistik lainnya sudah dalam proses pengerjaan. Acara rakor berlangsung dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan (JS).
