Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menggelar kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim Piatu pada Jumat (6/2/2026), di Aula Kantor KPU Sumut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana harian (Plh) Sekretaris KPU Sumut Nina Purnama Pasaribu, para Kepala Subbagian, jajaran sekretariat, Kepala Lingkungan setempat, serta anak-anak yatim piatu dari lingkungan sekitar Kantor KPU Sumut. Dalam sambutannya, Nina menyampaikan bahwa santunan ini merupakan agenda rutin sesuai arahan KPU RI untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. “Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi dengan anak-anak yatim piatu, sekaligus memohon doa agar jajaran KPU selalu diberi kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Nina juga menyampaikan duka mendalam yang tengah menyelimuti keluarga besar KPU atas berpulangnya putra Sekretaris Jenderal KPU RI sehari sebelumnya. Ia mengajak semua yang hadir untuk mendoakan Almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama serta penyerahan santunan. Melalui kegiatan ini, KPU Sumut berharap dapat memperkuat solidaritas, sekaligus membawa keberkahan dalam menyambut Ramadhan.

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menghadiri Rapat Koordinasi Internalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Kegiatan Teknis Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 2 s.d. 4 Februari 2026 di Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada. Kegiatan ini diikuti oleh 76 peserta yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa terdapat empat isu utama yang saat ini menjadi perbincangan publik dan perlu dicermati secara serius oleh jajaran penyelenggara pemilu, yaitu Sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold). Keempat isu tersebut dinilai memiliki dampak strategis terhadap desain dan tata kelola penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga membutuhkan kesiapan teknis, regulasi, dan koordinasi yang matang di seluruh tingkatan penyelenggara. Selain itu, kegiatan ini juga membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, simulasi teknis kepemiluan, fasilitasi pergantian antar waktu (PAW), serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Narasumber berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta Badan Informasi Geospasial. Dari KPU Sumut, hadir Anggota KPU dan Kepala Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan.

KPU Sumut Ajak Satker Saling Berbagi Strategi Keterbukaan Informasi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) Robby Effendi, menekankan pentingnya kolaborasi antar Satuan Kerja (Satker) dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.  Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi PPID terkait hasil penilaian Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara tahun 2024 dan 2025, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (04/02/2026). Dalam kegiatan yang diikuti Ketua, Anggota, beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyasrakat, Robby menegaskan bahwa pertemuan ini bukan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja satker dalam pengisian SAQ KIP Sumut, melainkan sebagai wadah saling belajar. "Kita ingin Satker yang sudah bagus berbagi tips, dan yang menurun bisa bercerita kendalanya. Tujuannya satu, tahun depan semua satker KPU di Sumut dapat menyandang predikat Informatif," ujar Robby. Belajar dari yang Terbaik Dalam forum tersebut, tiga satker mendapat apresiasi karena konsisten mempertahankan predikat Informatif, yaitu KPU Padangsidimpuan, KPU Batu Bara dan KPU Asahan Tantangan Pergantian Operator Robby juga menyoroti adanya beberapa satker yang mengalami penurunan nilai, bahkan ada yang menyentuh angka nol. Berdasarkan penelusuran melalui 15 poin pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, terungkap bahwa pergantian operator menjadi salah satu kendala teknis di lapangan. "Masalah pergantian SDM ini harus kita cari solusinya bersama agar estafet dalam pengisian SAQ KI berikutnya tidak terputus," tambahnya. Diakhir kegiatan, Robby berharap seluruh satker dapat memaksimalkan penggunaan media sosial dan website sebagai sarana transparansi kepada masyarakat, sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik.

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Selasa (27 Januari 2026), bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. FDT tersebut bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan LKjIP KPU Tahun 2025 dengan arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat pemahaman terkait penyusunan cascading kinerja dan IKU KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota untuk periode 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029. Dalam forum ini, peserta memperoleh pemaparan dari narasumber Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja, serta teknis penyusunan LKjIP dan IKU yang terukur dan selaras dengan rencana pembangunan nasional. Melalui FDT ini, diharapkan seluruh jajaran KPU memiliki pemahaman yang selaras dalam menyusun dokumen kinerja yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan wujud komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.  

Sebanyak 21 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara mengikuti secara daring pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Tahun 2026. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin secara luring dan daring, Kamis (22/1/2026). Dalam pesan pelantikannya, Bernad menegaskan peran strategis jabatan fungsional dalam mendukung kinerja KPU serta mendorong peningkatan etos kerja dan integritas seiring bertambahnya tanggung jawab, agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada kesempatan ini, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin juga menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan penerapan sistem merit serta bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur KPU, sekaligus mengajak seluruh jajaran bekerja secara ikhlas dan konsisten dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Turut hadir mengikuti pelantikan secara daring Sekretaris, Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat KPU Sumut.  

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menerima kunjungan audiensi dari Universitas Medan Area (UMA) di Kantor KPU Sumut, Kamis (15/01/2026). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Sumut Agus Arifin dan Anggota KPU Sumut Robby Effendy.  Dalam pertemuan tersebut, perwakilan UMA, Dr. Muazzul, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan UMA adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mensosialisasikan jenjang pendidikan Program Pascasarjana kepada jajaran komisioner dan staf di lingkungan KPU Sumut. Ia menilai KPU Sumut memiliki potensi SDM yang besar yang perlu diperkuat melalui pendidikan lanjutan. Pada kesempatan itu, UMA menawarkan berbagai Program Studi seperti Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Administrasi Publik, dan Magister Informatika. Selain itu, UMA juga menyediakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan mahasiswa pascasarjana dapat menyelesaikan studi lebih cepat. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, menyambut baik program yang ditawarkan oleh UMA dan mengapresiasi informasi yang telah disampaikan.  “Program ini menjadi peluang emas bagi jajaran KPU Sumut serta KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kompetensi intelektual dalam mendukung kinerja lembaga,” ujar Agus.  Sementara itu, Anggota KPU Sumut, Robby Effendy, menyampaikan bahwa informasi tersebut akan diteruskan kepada seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.  “Kami juga akan meneruskan informasi ini kepada KPU Kabupaten/Kota agar rekan-rekan yang berminat mengikuti program pascasarjana dapat segera mempersiapkan diri dan mendaftar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Robby.