Berita Terkini

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menerima kunjungan audiensi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara (PW IPPNU Sumut) di Aula Kantor KPU Sumut, Jumat (26/09/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Anggota KPU Sumut Sitori Mendrofa, Sekretaris KPU Sumut Sapran Daulay dan perwakilan dari PW IPPNU Sumut. Dalam kesempatan ini Perwakilan PW IPPNU Sumut Rahmi Septiyanti Zendrato mengatakan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan Konferensi Wilayah (Konferwil) ke V yang akan dihadiri oleh 22 cabang IPPNU se-sumut untuk memilih kepengurusan yang baru. Agus mengucapkan terima kasih atas kehadiran PW IPPNU Sumut. Dia juga mengatakan KPU Sumut mengapresiasi Konferwil IPPNU Sumut yang akan digelar dalam waktu dekat. “kami mendorong perempuan untuk lebih berperan dalam politik, baik di organisasi, eksekutif maupun legislatif,” ujar Agus. Sementara itu Sitori mengatakan jika KPU Sumut diminta untuk memberikan informasi terkait teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada hari pelaksanaan Konferwil, KPU Sumut bersedia memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. Diakhir audiensi Agus mengatakan semoga pelaksanaan Konferwil dapat berjalan dengan lancar dan pemilihan Ketua dilaksanakan secara demokratis dan yang terpilih dapat mengembangkan IPPNU Sumut lebih baik lagi.

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) mengikuti Knowledge Sharing Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Kamis (25/09/2025). Knowledge Sharing ini diikuti jajaran Sekretariat Jenderal KPU secara luring di Kantor KPU dan secara daring oleh seluruh jajaran ASN di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam sambutannya Kabiro SDM Sekretariat Jenderal KPU Yuli Hertaty mengatakan implementasi core values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Sekretariat Jenderal KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 beserta perubahannya. “Dasar hukum ini menjadi legitimasi baik secara inovatif dan operasional,”ujar Yuli. Selanjutnya Yuli menekankan agar PNS dan PPPK wajib menjadi agen ASN berakhlak di Satker masing-masing. Dia juga mengatakan dalam rangka meningkatkan Core value BerAKHLAK, melalui knowledge sharing ini bisa mendapatkan pemahaman dari Kemenpan RB agar jajaran Sekretariat KPU semakin meningkatkan dan menguatkan 7 core value sebagaimana yang telah ditetapkan. “Melalui Knowledge Sharing ini kami berharap semakin memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks BerAKHLAK KPU di tahun 2025,”kata Yuli. Knowledge Sharing ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kemenpan RB, Karmaji, SE.

PU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) mengikuti Focus Group Disscussion (FGD) Tata Kelola Keuangan KPU Dalam rangka Penguatan Kelembagaan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak yang digelar KPU secara hybrid, Senin (22/09/2025). Dalam sambutannya, Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel. Lebih lanjut Nanang mengatakan tata kelola keuangan sebagai daya dukung yang penting untuk suksesnya tahapan Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 22 s.d 24 September 2025 yang diikuti oleh 38 Sekretariat KPU Provinsi dan dan 514 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Sumut mengikuti kegiatan ini secara daring yang dihadiri oleh Sekretaris, Kabag Keuangan Umum dan Logistik beserta Kasubbag keuangan dan staf pengelola keuangan.  

KPU RI mengadakan Focus Group Disscussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di LIngkungan Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara daring, Selasa (23/09/2025). Hadir dalam kegiatan, Anggota KPU August Mellaz dan Iffa Rosita serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima. Kegiatan ini diikuti oleh PPID KPU Provinsi dan PPID KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam sambutannya Anggota KPU August Mellaz menyampaikan PPID merupakan teras KPU yang menjadi penghubung badan publik dengan masyarakat. Dia juga mengatakan sebagai badan publik, prinsip keterbukaan harus di kedepankan dan setiap tindakan yang akan dilakukan harus dipastikan prosedurnya terpenuhi. Sementara itu Iffa Rosita mengatakan kegiatan ini bagian dari penguatan kelembagaan. Iffa juga menambahkan bahwa PPID adalah saluran dalam menerima permohonan informasi sehingga tidak hanya PPID saja yang harus memahami jenis jenis informasi, tetapi setiap leading (Kabiro, Kabag, Kasubbag) baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah juga harus paham apa saja informasi yang bisa diberikan atau yang dikecualikan. Selanjutnya Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima menyampaikan salah satu kewenangan KPU Provinsi adalah mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada KPU RI. Eberta menekankan agar PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota memahami alurnya dan memahami jenis informasi yang dikecualikan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Anggota Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro yang memberikan materi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Direktur Tera Indonesia Consulting Arbain yang menyampaikan materi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Sumut diikuti oleh Kabag Hukum dan SDM Nina Purnama Pasaribu.

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Sapran Daulay menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2025 secara daring, Rabu (17/09/2025) sore. Turut hadir mendampingi Kabag Hukum dan SDM Nina Purnama Pasaribu serta Kasubbag SDM Abdul Hakim Daulay. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU Nanang Priyatna yang diikuti oleh 29 Pejabat fungsional secara daring di Kantor Satuan Kerja masing-masing. Lebih lanjut, Pejabat fungsional yang dilantik dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Elvi Yanti Nasution dan Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Edi Nata Ferain. Selamat kepada Pejabat Fungsional yang telah dilantik dan semoga amanah dalam melaksanakan tugas.

KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan E-Lapkin yang diselenggarakan KPU RI secara daring, Senin (15/09/2025). Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, M. Syahrizal Iskandar menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) KPU Tahun 2024 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa pemantauan kinerja organisasi dilakukan secara real time dengan menggunakan teknologi informasi. Implementasi dari penggunaan teknologi informasi tersebut, KPU telah membuat aplikasi E-Lapkin yang akan digunakan sebagai tools atau alat pemantauan kinerja organisasi dan kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Bimbingan Teknis ini menghadirkan narasumber dari Pusdatin KPU RI yang menyampaikan materi sosialisasi aplikasi e-Lapkin, sedangkan hasil LHE SAKIP disampaikan oleh Inspektorat KPU RI. Kegiatan ini diikuti oleh 38 Sekretariat KPU Provinsi dan dan 514 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Sumut dihadiri oleh Kabag Perencanaan, Data dan Informasi Syariful Azmi, Kasubbag Perencanaan M. Taufik HIdayat dan operator.